Peraturan Menteri
Peraturan Menteri adalah dokumen hukum tertulis yang berisi ketentuan teknis operasional dalam lingkup kementerian sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 17/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 mengatur tentang pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota). Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RTRW yang memuat arahan pemanfaatan ruang kota
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 mengatur tata cara peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman evaluasi dan pembaruan rencana tata ruang agar tetap re
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 mengatur pedoman penyusunan basis data dan penyajian peta rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, serta peta rencana detail tata ruang (RDTR). Regulasi ini bertujuan mewujudkan standar nasional d
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 mengatur tentang koordinasi penataan ruang daerah sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyinergikan kebijakan tata ruang nasional, provinsi, dan daerah. A
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 37 Tahun 2016 memberikan pedoman teknis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTR KSP dan RTR KSK). Aturan ini mengatur tahapan, substansi, dan mekanisme penyusunan rencana tata ru
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupate
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 mengatur tata cara penyusunan, peninjauan kembali, revisi, dan penerbitan persetujuan substansi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, serta rencana detail tata ruang (RDTR). Peraturan ini menja
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2017 mengatur pedoman dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah d